Ticker

6/recent/ticker-posts

Peran Pemangku Adat di Desa Rato Dinilai Mampu Menyelesaikan Sengketa Antar Warga

Kepala Desa Rato M. Saleh, SH (kanan) didampingi perangkat desa saat ditemui wartawan di kantor desa setempat, Kamis (25/3/2021).

BIMA – Keberadaan pemangku adat atau hakim adat di Desa Rato, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima dinilai memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa antara warga terutama yang berkaitan dengan sengketa tanah dan lahan.

Menurut pengakuan Kepala Desa Rato M. Saleh, SH, dari data pemerintah desa, kasus atau perselisihan antara warga yang diselesaikan oleh hakim adat selama setahun mecapai sebanyak 95 persen.

“Setiap tahunnya hampir sebanyak 95 persen kasus sengketa antara warga mampu diselesaikan oleh hakim adat, semua yang dipersoalkan kebanyakan sengketa lahan dan kawasan,” katanya saat ditemui wartawan di kantor desa setempat, Kamis (25/3/2021).

Kades menilai peran hakim adat ini sangat besar dalam membantu pemerintah desa untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa antara warga yang berkaitan dengan sengketa lingkungan, tanah dan lahan kawasan.

 "Sengketa yang biasa ditangani oleh hakim adat berupa sengketa lahan lingkungan dan lahan kawasan,” ujarnya.

Untuk itu lanjut dia, sebagai pemerintah desa, kami terus berupaya mengoptimalkan peran pemangku adat atau biasa kami sebut hakim desa untuk menyelesaikan sengketa antar warga sehingga tidak naik ke pengadilan untuk diperkarakan. 

“Tidak semua kasus atau sengketa lahan antara warga harus naik ke pengadilan, karena lebih banyak nilai perkaranya dibanding bidang yang diperkarakan, maka lebih bijaknya diselesaikan secara adat oleh masyarakat  desa setempat,” katanya.

Selain itu kata Kades yang memiliki jiwa sosial tinggi ini, apabila kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki alat bukti, maka sebuah persoalan diselesaikan dengan usulan kedua bela pihak dan di putuskan berdasarkan musyawarah mufakat.

Disampaikan pula, beberapa kasus yang terjadi dua tahun terakhir yang masuk sidang ke pengadilan memiliki biaya yang lebih besar dibanding objek yang diperkarakan.

“Kendati demikian, tidak selamanya kasus sengketa harus berakhir di meja hijau karena bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui proses mediasi,” tutupnya. (WH-Zal)